Senin, Juli 15, 2024
Tulang Bawang Barat

Musrenbang RKPD 2025, Pj Bupati Tubaba Tekankan Program Prioritas Kebututuhan Masyarakat

Tulang Bawang Barat, hariansatelit.com

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) berkomitmen, selalu mengedepankan hasil rumusan perencanaan pembangunan melalui Musrenbang dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.

Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada mengatakan, perencanaan pembangunan hasil Musrenbang sangat penting, agar bisa menyerap dan mengalokasikan kegiatan secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga programnya mampu menjawab masalah di wilayahnya masing-masing.

“Musrenbang merupakan wahana sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Tubaba, yang konsep perencanaannya dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,” kata Pj Bupati Tubaba Drs. M. Firsada saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan, di Aula Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU), Senin (29/01/2024).

“Saya sampaikan bahwa persoalan mendesaklah yang menjadi prioritas. Kita jangan patah semangat hanya karena anggaran kita terbatas, lantas tidak mau bekerja,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Daerah Kabupaten Tubaba akan menampung seluruh usulan dari 9 kecamatan. Setiap kecamatan berbeda-beda permasalahan. M. Firsada menekankan, bahwa nanti formulasinya adalah prioritas mana yang paling mendesak.

M. Firsada menjelaskan, bahwa kegiatan Musrenbang tersebut dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari Tiyuh, Kecamatan, Kabupaten, bahkan Provinsi dan Pusat. Dan hal tersebut sudah diatur didalam perencanaan pembangunan daerah.

“Hari ini kita mengakumulasi seluruh usulan-usulan kecamatan untuk menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tubaba.

Jika melihat usulannya, itu memang beragam. Ada yang dari sarana, infrastruktur, pelayanan maupun kesehatan,” katanya.

Menurutnya, beberapa hal yang menjadi pelajaran antara lain keterbatasan dana/ anggaran, dan ketergantungan dengan dana transfer pusat atau bagi hasil.

“Karena terbatas ini kita harus membuat prioritas, mana yang mendesak dan mana yang urgent. Untuk mengetahui apa yang menjadi prioritas, pemerintah sudah menetapkan mandatory spending atau belanja wajib. Belanja wajib yaitu berupa kesehatan, pendidikan, infrastruktur,” pungkasnya.

Di tahun 2024 sudah ada edaran dana Anggaran Dana Desa (ADD) akan digunakan untuk penanggulangan kemiskinan, stunting dan untuk kemajuan tiyuh masing-masing yang ada di Kabupaten Tubaba. Dan mulai tahun ini semua tiyuh mendapatkan dana ADD. (Joli)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *