Warga Minta Ketua MBG Lampung Tutup SPPG Yayasan Alu Salim Marga Agung
Jati Agung, hariansatelit.com
Warga Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agng Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Ormas Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) meminta kepada Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG)Provinsi Lampung, Saipul untuk menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Alu Salim di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) diduga kuat bermasalah.
Pasalnya, SPPG yang beroperasi sejak hari Selasa tanggal 16 Juni Tahun 2026 itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat dan desa setempat. Padahal SPPG tersebut berdiri diatas Yayasan Alu Salim sebuah Pondok Persantren yang tahu persis tentang manfaat dan mudharat.
Ketua Ormas Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) Hermansyah TR. SH. Dia mengatakan pihaknya bersama masayarakat dalam waktu dekat akan menemui Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG)Provinsi Lampung, Saipul.
Dia akan sampaikan pokok permasalahan yang terjadi di SPPG Yayasan Alu Salim di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung. “Kita akan sampaikan semua masalah yang terjadi di SPPG Yayasan Alu Salim. Jadi masalah yang terjadi di lapangan bisa menjadi bahan bagi Ketua Satgas Program MBG Provinsi Lampung, Saipul untuk menutup SPPG tersebut,” tukasnya.
Bahkan kata Herman, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga mengingatkan SPPG yang menjalankan program MBG untuk menyerap bahan pangan dari desa agar roda ekonomi lokal bisa bergerak cepat.
“Tata kelola SPPG harus mengambil barang dari desa, boleh dari BUMDes, koperasi desa, atau UMKM,” ujar dia.
Dia menjelaskan kebijakan itu bertujuan menciptakan rantai ekonomi yang saling menguatkan satu sama lain. Menurut dia, program pemenuhan gizi tidak hanya berdampak terhadap kesehatan anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha masyarakat desa dan mewujudkan kedaulatan pangan.
“Usaha desa saling bekerja sama, sehingga ekonomi desa tumbuh, anak menjadi sehat, dan pangan berdaulat,” katanya.
Lebih lanjut Hermansyah mengatakan sesuai dengan arahan Staf Khusus BGN Redy Hendra Gunawan, BGN harus merekrut dari kalangan keluarga miskin ekstrem dan miskin (desil 1 dan desil 2) sebagai upaya mendukung penyerapan tenaga kerja.
“Dari jumlah tenaga kerja di SPPG, minimal 30 persen berasal dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, hal ini sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Herman menirukan ungkapan Staf Khusus BGN Redy Hendra Gunawan.
Menurut warga Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mitra program MBG termasuk menjadi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan pangan lokal, dan penyedia makanan/minuman bergizi lainnya. “Nah ini tidak dilalui pada SPPG Yayasan Alu Salim,” tegasnya.
Pada pelaksanaannya tanpa melibatkan warga setempat sebagai pekerja atau karyawan. Kemudian warga mana sebagai penerima manfaat juga tidak jelas. Lalu pengadaan bahan baku juga bukan dari warga setempat.
“Jadi bagaimana mau bisa menggerakkan roda perekonomian lokal dan memberdayakan masyarakat sekitar, kalau semua berasal dari luar,” tegas salah seorang warga yang nanya tidak mau ditulis, Kamis (13/8/2026).
Hal yang sama juga diakui warga lainnya. Dia merasa kecewa lantaran karyawan dan semua kebutuhan SPPG berasal dari luar.
Tujuan utama pemberdayaan ekonomi kerakyatan di tingkat desa menjadi tidak tercapai jika kebutuhan logistik dan tenaga kerja SPPG didatangkan dari luar tanpa partisipasi warga setempat.
Kemudian kata dia pengoperasian dapur SPPG tanpa komunikasi atau pelibatan warga. Ini memicu keluhan terkait dampak lingkungan sekitar,” cetusnya. (Mar)