Bupati Tanggamus Tekankan Kemandirian Fiskal dan Efisiensi di Hari Otda 2026
Tanggamus, hariansatelit.com
Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 di Lapangan Pemkab Tanggamus, Senin (27/4/2026) pagi.
Asisten III Setdakab Tanggamus, Jon Novri, bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi.
Dalam amanat yang dibacakan, Bupati menegaskan bahwa otonomi daerah harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Otonomi daerah merupakan instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, tanpa koordinasi yang kuat, target pembangunan nasional sulit dicapai secara optimal.
Ia juga memaparkan sejumlah langkah strategis, di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis kinerja, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.
Salah satu sorotan utama adalah masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. “Kemandirian fiskal merupakan pilar utama pembangunan daerah. Ketergantungan terhadap dana pusat membuat ruang gerak pembangunan menjadi terbatas,” tegasnya.
Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menangani persoalan lintas wilayah, seperti transportasi, lingkungan, dan pengelolaan sampah.
Di sektor pelayanan dasar, ia mengakui masih adanya kesenjangan akses dan kualitas layanan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial.
Menghadapi tantangan global, pemerintah daerah juga diminta fokus pada isu strategis, seperti ketahanan pangan, energi, pengelolaan sumber daya air, serta penguatan ekonomi dan kewirausahaan.
Bupati turut menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Di akhir amanatnya, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengedepankan prinsip efisiensi anggaran dalam setiap kegiatan.
“Setiap kegiatan harus dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebihan, serta memastikan anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pesannya. (Tans)