OJK Ajak Perempuan Teladani Kartini, Perkuat Budaya Integritas dan Anti Fraud

Jawa Tengah,hariansatelit.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat perjuangan RA Kartini, khususnya dalam membangun sikap mandiri, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertajuk “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas”, yang diselenggarakan di Pendopo Museum RA Kartini, Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Sophia menekankan bahwa peran perempuan semakin mengambil strategi dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. Namun demikian, peningkatan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.

“Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan,” kata Sophia.

Sophia menambahkan bahwa perempuan memiliki kontribusi mendasar dalam membangun generasi berintegritas, antara lain melalui peran sebagai pendidik pertama di keluarga, teladan dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga, sehingga integritas harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga.
Selasa (21/4/2026)

Lebih lanjut, Sophia menegaskan bahwa peran perempuan juga menjadi kunci dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan sumber daya manusia dan kesetaraan gender, serta Asta Cita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Melalui peringatan Hari Kartini di Rembang ini, OJK tidak hanya mengangkat isu kepemimpinan perempuan, tetapi juga mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, yang hadir dengan berani menyampaikan bahwa integritas merupakan landasan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Dalam tata kelola pemerintahan yang modern, integritas dan independensi bukan sekedar nilai moral. Integritas merupakan landasan dari kepercayaan masyarakat,” ujar Rini.

Rini menegaskan bahwa tanpa integritas, kebijakan yang baik dapat kehilangan legitimasi, dan tanpa kepercayaan publik, institusi negara akan sulit melakukan kebijakan secara efektif.

Ia menjelaskan bahwa berbagai organisasi internasional, seperti OECD, G-20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menempatkan pengelolaan konflik kepentingan sebagai salah satu pilar penting dalam membangun sistem integritas publik . Untuk itu, Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Peraturan tersebut bertujuan memberikan kerangka yang jelas bagi aparatur negara untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, melaporkannya secara terbuka, serta memastikan pengambilan keputusan tetap berpihak pada kepentingan publik.(Herwan)