Pemerintah Diminta Harus Memperjuangkan Hak-hak Perempuan

 

Bandar Lampung,hariansatelit.com

Konferensi Nasional Gerakan Perempuan Indonesia dan kongres lX Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP), yang dilaksanakan, dalam Konferensi Pers di Hotel Herison Bandar Lampung, Kamis (3/08/2023).

dengan mengusung tema memperkuat gerakan perempuan dalam melawan sistem politik patriarki yang memiskinkan perempuan .

Kongres Perempuan Indonesia adalah sebuah gerakan perempuan, yang diinisiasi oleh perempuan seluruh Indonesia, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Penyelenggara kongres IX PSP adalah Badan Eksekutif Nasional (BEN) dan Panitia Pengarah Kongres IX PSP, yang telah dibentuk melalui Rapat Nasional Dewan Komunitas (RNDK) pada tahun 2022.

Dan Tujuan diselenggarakannya Kongres lX SP, adalah untuk Mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan Perserikatan selama satu periode kepengurusan,

Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Nasional dan Dewan Pengawas Nasional selama satu periodisasi kepengurusan Perserikatan Solidaritas Perempuan;

Memberhentikan Badan Eksekutif Nasional dan Dewan Pengawas Nasional;

Merumuskan pokok-pokok kebijakan organisasi, program kerja, dan keuangan perserikatan untuk periode empat tahun berikutnya;

Memilih dan menetapkan Badan Eksekutif Nasional dan Dewan Pengawas Nasional untuk masa kerja berikutnya;

Mengubah atau mengamandemen Anggaran Dasar dan Kode Etik Perserikatan

Mengukuhkan Komunitas yang telah dibentuk oleh Anggota Perserikatan; dan

Membubarkan Komunitas yang tidak aktif atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai komunitas Persekutuan.

Ketua pelaksana Armayanti Sanusi berharap supaya konferensi ini bisa menyaring gagasan dan inisitif perjuangan perempuan”saya berharap supaya konferensi ini bisa menyaring semua gagasan dan inisiatif perjuangan perempuan di seluruh Indonesia”,ucapnya.

Dia juga menambahkan” Kita juga bisa melihat inisiatif ini muncul dan perlu di perkuat,karena kita masih meyakini sistem politik patriarki sampai saat ini menindas dan memiskinkan perempuan”,tambahnya.

Sekda Bandar Lampung Iwan Gunawan mewakili walikota Bandar Lampung dalam sambutannya menyampaikan, “Melalui kongres ini menjadi ajang 4 tahunan, di harapkan menjadi momentum yang tepat bukan hanya untuk mendiskusikan masalah perempuan kini dan yang akan datang”. ucapnya

Iwan juga berharap,melalui kongres gerakan perempuan yang ke lX ini bisa menjadi wahana yang cepat dan tepat,”Saya juga berharap melalui kongres perempuan yang ke IX ini bisa menjadi wahana yang cepat dan tepat, dalam rangka mengkonsolidasikan ragam perempuan nasional dengan membahas berbagai situasi yang di alami oleh kaum perempuan serta pengalaman perlawanan dan perjuangan yang telah di lakukan,dan juga akan mengingatkan masyarakat untuk meneguhkan kembali gerakan perempuan.ucapnya iwan.

Budi Mardaya, S.E., M.Si.selaku mewakili mentri pemberdayaan perempuan dan anam juga menyatakan” Saya atas nama kementrian pemberdayaan perempuan dan anak,mengapresiasi dan menyambut baik atas terselenggaranya konferensi ini,tentu melalui kegiatan konferensi nasional ini di harapkan kita bersama dapat menyamakan pemikiran dan juga perangkat untuk sama sama memperjuangkan masalah perempuan untuk kehidupan di masa depan yang lebih baik,” ucapnya.

Sedangkan, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Dinda Nur Annisa atau yang akrab disapa Caca berharap agar politik feminis harus dijalankan dari dalam rumah sendiri (Solidaritas Perempuan),
“Karena itu kita berharap, kita bisa berkonsolidasi bersama dan besok kita bisa merumuskan posisi kita bersama, mewujudkan politik yang feminis, untuk melawan sistem politik yang patriarkis,” ungkapnya.

Setelahnya, Kostiana, SE, MH Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung membuka secara langsung pasar puan yang menjual berbagai macam kerajinan tangan,makanan tradisional,dan selendang hasil kerajinan perempuan dan masih banyak lagi yang lainnya.

Bicara masalah Perempuan Indonesia dan Anak. Pemerintah harus dapat memperjuangkan Hak Hak Poltik dalam Ikut Serta Dalam Alam Demokrasi.Partai Politik harus dapat juga lebih banyak minimal 50 Persen yang Duduk Terwakilkan di Parlemen. Agar Suara Suara Perempua di Parlemen dapat mempengaruhi Mengambil Keputusan dan Mempengaruhi Pengambil Kebijakan yang akan di keluarkan atau di Hasilkan.(Herwan)