Pemkab Way Kanan Dukung Penerapan Digitalisasi Keuangan Daerah
Way Kanan, hariansatelit.com
Pemerintah Kabupaten Way Kanan mendukung penerapan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut seiring dengan diluncurkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Peluncuran SP2D Online itu diselenggarakan di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Way Kanan, Kusuma Anakori, mengatakan implementasi SP2D Online melalui SIPD-RI ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mendukung percepatan transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Diharapkan langkah ini dapat memperkuat sinergi antara Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta Bank Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pencairan dana secara elektronik,” kata Kusuma.
Dia menjelaskan berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, hingga saat ini terdapat 55 pemerintah daerah yang telah dinyatakan siap untuk mengimplementasikan SP2D Online, terdiri dari 22 pemerintah provinsi, 22 pemerintah kabupaten, dan 11 pemerintah kota, dari total 552 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Khusus di wilayah Provinsi Lampung, pemerintah daerah yang telah siap melaksanakan SP2D Online melalui SIPD-RI antara lain Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara,” jelasnya.
Sebagai sebuah platform digital yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi, menurutnya peluncuran SP2D Online ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien di era digital.
Peluncuran SP2D Online digagas Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta diikuti para kepala daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. (Wandi)