Sabtu, November 21, 2026
Tulang Bawang

Pemberhentian Sekertaris Kampung Gedung Aji Dinilai Secara Sepihak

 

Tulang Bawang, hariansatelit.com

Surat keputusan yang dikeluarkan Camat Gedung Aji Yusar Riyaman Saleh SH. MM, meminta Kepala Kampung Gedung Aji Toni Majik, untuk memberhentikan Safri S.pd dari jabatannya sebagai sekretaris kampung tidaklah mendasar, pada Rabu  (18/11/2026).

Tindakan camat Gedung Aji tersebut terkesan sepihak dan dugaan terkesan memiliki dendam secara pribadi terhadap sekertaris Kampung Gedung Aji karena alasan pemberhentian tersebut kurang mendasar.

Safri selaku Sekertaris kampung sangat menyayangkan keputusan tersebut
Karena tidak sesuai regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

“Pemberhentian ini sepihak dan kurang mendasar, karena saya memiliki status aktif di kampung dan tidak sedang diluar kota atau tidak berada ditempat.
Surat keputusan yang menyatakan saya DPO itu tidak benar, karena saya hanya berstatus sebagai saksi dan saya pun tidak pernah pergi kemana-mana. ” Jelasnya. Jumat (20/11/2026)

Dirinya juga mengatakan, jika dirinya sudah ditetapkan sebagai DPO, seharusnya dirinya sudah di pidanakan.

“Saya tidak mengerti mengapa camat bisa mengeluarkan surat pengajuan pemberhentian saya kepada kepala kampung sedangkan saya bukan berstatus terpidana.” Katanya.

Toni selaku kepala kampung saat di konfirmasi melalui via telpon mengatakan, dirinya diperintahkan camat Gedung Aji.

“Saya hanya mengikuti perintah Camat dan dari pihak inspektorat untuk memberhentikan Safri dari jabatan sekertaris Kampung. ” terangnya.

Pemberhentian Perangkat Desa

Pengangkatan dan penghentian perangkat desa oleh kepala desa tentu harus sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam Permendagri No 67 Tahun 2017 ini dijelaskan perangkat desa dihentikan karena tiga sebab. Pertama meninggal dunia, kedua atas permintaannya sendiri, dan ketiga karena diberhentikan.

Perangkat desa yang dihentikan karena:
telah berusia genap 60 (enam puluh) tahun.

Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan hukuman pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berhalangan tetap
Tidak lagi persyaratan memenuhi sebagai perangkat desa, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.
Perangkat desa yang dihentikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.

Pemberhentian tidak dapat dilakukan secara sepihak atau sewenang-wenang.
Untuk alasan selain meninggal dunia atau permintaan sendiri, prosesnya melibatkan konsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat sebelum penetapan keputusan.
Pelanggaran prosedur berpotensi menimbulkan cacat administratif, maladministrasi, atau gugatan ke PTUN

Lanjut Sapri, saya tidak masalah kalau mau mereka berhentikan asal sesuai dengan regulasi bukan berdasarkan sepihak. terkesan diduga mereka dengan sengaja untuk mencari -cari untuk mengucilkan saya dengan alasan yang belum ada kejelasan hukumnya,.
Tiba-tiba saja ada surat yang mereka antar kerumah surat pemberitahuan saya di berhentikan dari jabatan selaku sekertaris kampung “Ungkapnya

“Ini jelas sudah melakukan sewenang wenang terhadap diri saya, mengunakan jabatan untuk intervensi demi tujuan tertentu. Jadi pertanyaan saya kenapa begitu semangatnya camat gedung aji untuk menjatuhkan saya secara pribadi, saya pribadi akan melakukan upaya hukum bukan karena sebuah jabatan tapi karena perbuatan yang sewenang wenang terhadap saya pribadi “cetusnya

Camar Gedung Aji Yusar Riyaman Saleh saat dikonfirmasi melalui via telpon menjelaskan, bahwa dirinya memberikan surat sesuai saran dari Irbansus

“Saya disarankan dari irbansus untuk memberikan surat pemberhentian sementara,, Tiba-tiba Toni kok memberhentikan seperti itu, dan saya akan koordinasikan kembali dengan DMPK dan selanjutnya akan kami sampaikan ke Bupati, karena yang berhak memberhentikan itu Bupati dan kepala kampung” Terangnya.

“Karena menurut keterangan dari inspektorat pengangkatan awal dia dan pengunduran diri adik nya tidak sesuai prosedur, makanya saya memerintahkan kepada kepala kampung untuk memberikan surat pemberhentian sementara, Tiba-tiba pak Toni kok mengeluarkan surat seperti itu, posisi saya lagi diluar dia nyuratin itu. ” Jelasnya melalui via telpon. (Medi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *