Sinergi TPAKD dan OJK Perkuat Ekosistem Komoditas Kelapa Melalui Pembiayaan Terintegritas

Bandar Lampung,hariansatelit.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi
Sumatera Selatan dan OJK Provinsi Lampung bersama Tim Percepatan Akses
Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, serta berbagai instansi dan pelaku usaha, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD)

Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertajuk “Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa Melalui Penguatan Akses
Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Provinsi Lampung”.

Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi strategis untuk memetakan rantai pasok dari hulu hingga hilir, memperluas akses layanan keuangan, serta merumuskan kebijakan komprehensif guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan petani kelapa di Lampung.

Pengembangan ekosistem komoditas kelapa memiliki peran krusial bagi
perekonomian Lampung, di mana sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
masih menjadi penyumbang utama dengan kontribusi 28,35 persen terhadap
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Triwulan II 2026.

Provinsi Lampung didukung oleh luas areal perkebunan kelapa mencapai 90 ribu hektare dengan total produksi 83,4 ribu ton pada tahun 2025, yang terkonsentrasi di lima sentra utama, yaitu

Lampung Selatan,

Tanggamus

Lampung Timur,

Pesawaran,

Pesisir Barat.

Integrasi Program dan Nilai Tambah Akses Keuangan dalam Pendekatan Ekosistem Tertutup (Closed-Loop Ecosystem)

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, dalam sambutan
pembukanya menekankan bahwa pengembangan ekonomi daerah tidak sekadar
bertumpu pada pertumbuhan, tetapi bagaimana potensi komoditas kelapa mampu
menciptakan nilai tambah melalui diversifikasi produk turunan.

“Potensi kelapa tidak hanya terletak pada produk primer, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti Cocofiber, Cocopeat, briket, kopra, minyak kelapa, hingga tepung kelapa.

Hal ini membuka peluang untuk memperkuat hilirisasi dan daya saing komoditas,” ujarnya.
Selaras dengan hal tersebut, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, dalam
poin sambutannya memaparkan bahwa sektor hulu perkebunan rakyat masih
menghadapi kendala struktural, seperti kebutuhan peremajaan tanaman (replanting),

keterbatasan bibit unggul, serta kelembagaan yang terfragmentasi.

Oleh karena itu, OJK menginisiasi pembentukan Closed-Loop Ecosystem (Ekosistem Rantai Pasok Terintegrasi) yang menghubungkan petani dengan inovasi teknologi dari akademisi, jaminan serapan pasar dari offtaker, standar mutu ekspor dari Balai Karantina

serta skema pembiayaan adaptif dari perbankan dan asuransi. Akses keuangan ini diposisikan tidak hanya sebagai penyaluran kredit, melainkan
instrumen pendukung peningkatan produktivitas yang sesuai dengan siklus
budidaya.(herwan)