Pemkot Metro Perkuat Pencegahan Korupsi melalui Integritas
Metro, hariansatelit.com
Pemerintah Kota Metro memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan mendorong penguatan integritas, transparansi, pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari kegiatan bertema “Pencegahan Korupsi sebagai Early Warning System” dengan subtema “Membangun Integritas dan Partisipasi Masyarakat demi Tata Kelola Pemerintahan Kota Metro yang Melayani” yang digelar di Aula Pemerintah Kota Metro, Kamis (1/10/2026).
Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, mengatakan pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi pemerintah perlu membangun sistem pencegahan yang kuat melalui peningkatan kepatuhan, penguatan pengawasan, serta penanaman nilai-nilai integritas sejak dini.
“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan integritas moral dan tata kelola pemerintahan, organisasi, serta masyarakat dengan membangun sistem pencegahan yang kuat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penguatan pencegahan korupsi harus dilakukan melalui dua pendekatan, yakni struktural dan kultural.
“Secara struktural, pemerintah perlu memperkuat sistem, manajemen, pengawasan, serta standar operasional prosedur (SOP), sedangkan secara kultural diperlukan perubahan pola pikir dan perilaku seluruh unsur pemerintahan maupun masyarakat, “paparnya.
Ahmad menilai lingkungan keluarga dan masyarakat turut berperan dalam membentuk karakter seseorang terhadap perilaku koruptif sehingga upaya membangun budaya integritas perlu dimulai dari kesadaran setiap individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Secara struktural kita harus kuat, tetapi secara kultural juga harus kita perbaiki, hal ini terjadi karena dorongan dari keluarga dan lingkungan sekitar akan membentuk karakter kita terhadap korupsi itu sendiri,” katanya.
Sementara itu, inisiator kegiatan, Hendra Apriyanes, mengatakan pemerintah dan masyarakat memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda dalam pembangunan, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kepentingan publik.
“Pemerintah tidak mungkin membangun daerah tanpa masyarakat, dan masyarakat juga tidak mungkin berharap ke depan lebih baik tanpa pemerintahan yang baik. Perannya berbeda, tanggung jawabnya juga berbeda, tetapi tujuannya satu, yaitu kepentingan publik,” ujar Hendra.
Menurut Hendra, forum tersebut tidak bertujuan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang selalu benar maupun masyarakat sebagai pihak yang selalu benar tetapi untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, batas kewenangan, serta peran masing-masing dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan. (Hendi)