Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Bandar Lampung,hariansatelit.com
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat Tahun 2026 yang secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A. Fatoni di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Polri, dan PT Jasa Raharja dalam memperkuat sinergi pelayanan Samsat guna mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara nasional.
Rakornas Samsat 2026 mengusung tema “Sinergi Pelayanan Samsat yang Profesional dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), SWDKLLJ, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB”
Mewakili Gubernur Lampung, Marindo Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Rakornas Samsat 2026. Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar agenda koordinasi tahunan, tetapi menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Masyarakat saat ini tidak lagi melihat batas kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kepolisian. Yang mereka harapkan adalah pelayanan yang cepat, sederhana, transparan, mudah diakses, dan memberikan kepastian. Tantangan inilah yang harus kita jawab bersama,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih menjadi salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya melalui kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB, semakin memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga memperkuat penerimaan negara melalui SWDKLLJ dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Karena itu, integrasi data, digitalisasi layanan, serta kolaborasi antarlembaga harus terus diperkuat.
“Keberhasilan ke depan tidak lagi ditentukan oleh besarnya kewenangan masing-masing institusi, tetapi oleh kemampuan membangun sinergi operasional, mengintegrasikan data dan layanan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah bagi masyarakat,” tegasnya.
Marindo juga menekankan pentingnya transformasi digital melalui integrasi data registrasi kendaraan, data kependudukan, data perpajakan, hingga data kecelakaan lalu lintas agar mampu menghasilkan kebijakan yang lebih akurat dan pelayanan yang tepat sasaran. Ia juga mendorong perluasan sistem pembayaran digital melalui kolaborasi dengan perbankan sehingga masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban perpajakannya.
Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka Rakornas Samsat 2026, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, PT Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan Rakornas Samsat Tahun 2026.
Fatoni menegaskan bahwa Rakornas ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan Samsat sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, dan PT Jasa Raharja.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A. Fatoni mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja Samsat di tengah tren penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara nasional.(herwan)