OJK dan Pemprov Lampung Bahas Obligasi Daerah untuk Perkuat Ekonomi Regional
Bandar Lampung, hariansatelit.com
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan Obligasi dan Sukuk Daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan kemandirian fiskal daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Sosialisasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah kepada pemerintah daerah se-Sumatera Bagian Selatan yang digelar di Grand Mercure Bandarlampung, Senin (18/5/2026).
Seperti diketahui, seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan, termasuk Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan secara bersama-sama.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan menuntut keberanian untuk berinovasi dalam pembiayaan.
Ia menyampaikan bahwa daerah perlu lebih maju, mandiri, dan inovatif dengan menghadirkan skema pendanaan baru yang mampu mempercepat pembangunan.
“Ketika kita berbicara tentang masa depan pembangunan daerah, kita berbicara tentang bagaimana daerah harus lebih berani berpikir maju, lebih mandiri, dan lebih inovatif. Karena itu, diperlukan instrumen pembiayaan baru yang mampu mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, obligasi daerah dan sukuk daerah menjadi salah satu solusi strategis yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam memperkuat struktur pembiayaan pembangunan.
Ia menjelaskan Lampung saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera, bahkan menjadi yang terbaik dalam sektor primer.
Meski begitu, menurut Gubernur Mirza, pertumbuhan tersebut belum sejalan dengan kemampuan fiskal daerah. Sumber pendapatan daerah masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan retribusi yang terbatas, sementara kebutuhan pelayanan publik terus meningkat untuk sekitar 9,5 juta penduduk.
“Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi, sementara kemampuan fiskal kita masih terbatas,” ujarnya.
Gubernur Mirza turut menyoroti belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang menyebabkan nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati pihak luar daerah.
Ia mengingatkan bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia mencontohkan komoditas gabah dan kopi Lampung yang masih banyak dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah, kemudian kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga lebih tinggi.
“Ini adalah bentuk capital outflow yang terus terjadi, sehingga sektor primer belum sepenuhnya menjadi penggerak kesejahteraan daerah,” jelasnya.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya hilirisasi agar daerah mampu mengolah sendiri komoditas unggulan sehingga nilai tambah ekonomi tetap berada di daerah.
Gubernur Mirza menilai obligasi daerah dan sukuk daerah dapat menjadi solusi pembiayaan produktif untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan sektor strategis. (Herwan)