Paripurna LKPJ Metro Memanas, Dua Anggota DPRD Walkout
Metro, hariansatelit.com
Rapat Paripurna DPRD Kota Metro yang membahas LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025 mendadak memanas. Sidang di ruang paripurna pada Senin sore dipenuhi interupsi dari berbagai fraksi. Dua anggota dewan akhirnya memilih meninggalkan ruang sidang.
Ya, Ahmadi dan Basuki Rahmat memutuskan meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes. Dari total 25 anggota DPRD Kota Metro, sebanyak 21 legislator tercatat hadir dalam rapat tersebut.
Dinamika sidang memanas setelah dua anggota memilih walkout. Jumlah peserta rapat tersisa 19 anggota untuk melanjutkan jalannya sidang.
Empat anggota lainnya tidak hadir dalam rapat tersebut. Mereka adalah Fahmi Anwar, Subhan, Wasis Riyadi, dan Sudarsono.
Ahmadi menegaskan kehadiran wali kota merupakan hal prinsipil dalam rapat paripurna LKPJ. Ia menilai hal itu berkaitan langsung dengan akuntabilitas kepala daerah dan menyebut keputusan walkout diambil setelah usulannya tidak diakomodasi pimpinan rapat.
Usulan tersebut agar wali kota hadir secara daring melalui Zoom. “Saya sepakat rapat diteruskan, asal wali kota ikut secara Zoom supaya pertanggungjawabannya jelas,” ujarnya.
Anggota DPRD Kota Metro, Efril Hadi dari Fraksi NasDem menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menyampaikan, seluruh fraksi pada prinsipnya memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota Metro sepanjang tahun 2025. Namun, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD tetap menyampaikan sejumlah catatan strategis dan masukan konstruktif.
“Fraksi-fraksi mengapresiasi kinerja Pemkot Metro, namun tetap memberikan catatan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Secara umum, LKPJ Wali Kota Metro mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kondisi makro ekonomi dan kesejahteraan sosial, realisasi pengelolaan APBD, kinerja pelayanan dasar dan indikator kinerja utama, hingga inovasi daerah dan tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, DPRD menyoroti sejumlah poin krusial, salah satunya terkait pertumbuhan ekonomi Kota Metro yang meningkat sebesar 0,32 persen, didorong sektor jasa, perdagangan, dan industri. “Pertumbuhan ini harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka statistik,” tegasnya.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Wali Kota Metro melalui Wakil Wali Kota Metro Rafieq Adi Pradana, mengakui bahwa capaian indikator makro daerah merupakan hasil kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Ia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro mencapai 81,22 dengan rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Lampung, serta Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,97.
Menurutnya, penurunan persentase realisasi pendapatan lebih disebabkan oleh penetapan target yang progresif. Meski demikian, secara nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan hingga mencapai Rp359 miliar.
“Ke depan, optimalisasi pajak dan retribusi akan diperkuat melalui digitalisasi, pengawasan, dan inovasi sistem,” jelasnya. (Hendi)