Sekwan Yasir Asrori Diduga Otak Pelaku Kisruh Jurnalis Liputan DPRD Lampung Tengah
Lampung Tengah, hariansatelit.com
Ratusan jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Lintas Media (FWLM) Lampung Tengah menggelar unjuk rasa sebagai bentuk protes sekaligus penyampaian aspirasi kepada para wakil rakyat, pada Senin (29/12/2025).
Dengan membawa spanduk serta berorasi secara bergantian di atas mobil komando, massa jurnalis menyuarakan tuntutan terkait penghapusan anggaran publikasi media dalam APBD murni Tahun Anggaran 2026 dan menuntut agar Sekretaris Dewan Yasir Asrori di copot dari jabatannya karena diduga sebagai otak pelaku kisruhnya jurnalis liputan di DPRD Lampung Tengah
Menurut para pengunjuk rasa, anggaran tersebut diduga dihapus pada masa kepemimpinan Ardito Wijaya, bupati non aktif yang kini sedang ditahan oleh KPK karena indikasi kasus korupsi fee proyek di Lampung Tengah.
Namun ironis, dari 50 orang anggota DPRD Lampung Tengah, tidak satu pun yang keluar menemui para pengunjuk rasa.
Setelah berorasi cukup lama, massa aksi hanya ditemui oleh Kabag dan Kasubag Sekretariat DPRD Lampung Tengah. Bahkan, meski diketahui berada di lingkungan kantor, Sekretaris DPRD (Sekwan) memilih enggan menemui massa aksi.
“Kami sangat kecewa. Lima puluh anggota DPRD ini digaji dari uang rakyat, tapi tidak satu pun berani keluar menemui kami. Kalau rumah rakyat menutup pintunya bagi rakyat, lalu kemana lagi kami harus mengadu?” tegas ketua dan koordinator lapangan FWLM LT pada saat orasi di kantor pemda dan ke gedung DPRD Lampung Tengah.
FWLM LT menilai sikap tersebut mencederai marwah DPRD sebagai lembaga representasi rakyat sekaligus mengabaikan prinsip demokrasi dan kebebasan pers. Padahal, selama ini media lokal menjadi mitra kerja sama pemerintah daerah dan DPRD pada saat liputan kegiatan paripurna dan lain lain dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Menurut ketua dan koordinator FWLM LT Lamteng, penghapusan anggaran publikasi bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup media lokal dan nasib ratusan jurnalis di Lampung Tengah. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah mundur dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Ketidak hadiran sekretaris dewan (sekwan) dan anggota DPRD untuk menemui kami justru akan memperkuat dugaan adanya pembiaran sistematis terhadap kebijakan yang dinilai merugikan insan pers dan mencederai hak publik atas informasi publik,” tukasnya.
Aksi damai ini menjadi simbol perlawanan moral jurnalis terhadap praktik kekuasaan yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi.
FWLM LT mengingatkan, ketika pers dilemahkan, maka yang dirugikan bukan hanya wartawan, tetapi juga masyarakat luas yang berhak memperoleh informasi yang jujur dan berimbang.
Selain itu FWLM LT menegaskan akan terus mengawal dan memperjuangkan persoalan ini, serta membuka kemungkinan menempuh langkah-langkah lanjutan apabila aspirasi mereka terus diabaikan.
Aksi unjuk rasa yang di laksanakan oleh Forum Wartawan Lampung tengah menuntut agar sekwan Yasir Asrori agar di lakukan evaluasi dan dicopot dari jabatannya, serta agar Plt bupati Lampung tengah I Komang koheri, SE., memerintahkan pembayaran publikasi tahun 2025 yang belum terbayar di sekretariat DPRD Lampung tengah tutup ketua FWLM LT. (*)