Ratusan Guru Ngeluruk Kantor Bupati Tubaba
Tulangbawang Barat, hariansatelit.com
Ratusan guru yang tergabung di Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta dari SD dan SMP (FGPPNS) para honorer Guru dan Tenaga Pendidik Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) ngeluruk dikantor Bupati Tulangbawang Barat. Aksi ini dilakukan tidak lain karena belum adanya eksen pengangkatan yang dilakukan oleh Pemkab Tubaba, Senin (8/07/2024).
Akibat belum adanya kejelasan, para Pejuang yang telah belasan tahun mengajar, para guru tenaga honorer kategori Prioritas 1 (P1) kembali datangi Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tubaba.
Kedatangab para honorer Guru dan Tenaga Pendidik tidak lain agar Pemkab Tubaba dapat segera menuntaskan Seluruh Honorer sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Koordinator Lapangan (Korlap) Indah Suryani, yang juga satu tenaga Honorer dari SDN UPT 19, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, mengatakan pihaknya berharap untuk tahun ini sejumlah 43 guru honorer P1 bisa segera menerima SK, dan jangan selalu hanya diberi angin surga saja.
“Kami disini hanya ingin memperjuangkan nasib kami selaku guru honorer di Tubaba, apalagi kriteria kami sudah pernah mengikuti tes. Dan di Tubaba itu ada P1 yang siap mendapatkan SK nya. Melihat contoh Kabupaten lain seperti Way Kanan, Masuji sudah berbagi SK, kenapa di Tubaba tidak,” kata Indah di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda).
Dikatakannya,, Pemkab Tubaba harus memperhatikan nasib kami, sebab, hampir 14 Tahun menjadi guru honorer. Bahkan, dirinya juga telah mengikuti tes Prioritas 1 (P1) sejak tahun 2021 lalu, dan dinyatakan lolos, tinggal menerima SK. Akan tetapi hingga saat ini tidak ada kejelasan.
“Kami sudah melakukan audiensi di pemda, tapi hasilnya tidak memuaskan. Dan lebih parahnya, Pemerintah kabupaten mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Sekda, bahwa hanya pendidikan sejumlah 106 yang bisa diakomodir, sedangkan yang tes tahun 2021 ada 496 khusus pendidikan honorer masih tidak jelas,” tegasnya.
Lanjut dia, pada tahun 2021 Tubaba membuka P3K sejumlah 1001 orang sesuai PMK 212. Namun yang sudah mendapatkan SK di tahun 2023 baru 946 orang, dan di tahun 2024 ini masih menyisakan 496 orang. “Untuk itu, kami meminta supaya 496 sisa dari P3K dituntaskan,, Jagan beralasan dengan anggaran saja,” jelasnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tubaba Novriwan Jaya, tetap kekeh atas ketidak mampuan anggaran. Namun pihaknya sudah mengusulkan formasi nya, dan mengkondisikan dengan keuangan Pemerintah Daerah.
“Terkait usulan pemberian SK kepada 43 Honorer P1 di tahun ini. Itu gak bisalah, kan ada mekanismenya. Tapi itu sudah dalam usulan kita, mungkin belum ada jumlah juknis nya, mungkin seperti daftar ulang atau seperti apa, tapi memang tetap prioritas. Pastinya kita gak mungkin mengangkat tenaga honorer yang baru, yang di dalam database itu menjadi prioritas kita,” tukasnya. (Joli)