Jakarta,hariansatelit.com<\/p>\n
Otoritas Jasa Keuangan memperkuat upaya pelindungan
\nkonsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan
\nOtoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan
\nKonsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.<\/p>\n
Penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut atas amanat
\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
\nSektor Keuangan (UU P2SK) dan menggantikan POJK Nomor 6\/POJK.07\/2022
\ntentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta
\nmenyempurnakan beberapa POJK lainnya. OJK mengapresiasi berbagai masukan
\ndalam penyusunan POJK ini kepada stakeholder terkait baik asosiasi industri jasa
\nkeuangan hingga Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).Selasa (9\/01\/2024)<\/p>\n
\u201cPenerbitan POJK Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
\nmerupakan respons cepat OJK selaku regulator atas amanat UU P2SK untuk
\nmemperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat,\u201d ungkap Kepala Eksekutif
\nPengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan
\nKonsumen OJK Friderica Widyasari Dewi.<\/p>\n
Di sisi lain, penguatan pengaturan pelindungan konsumen dalam POJK ini<\/p>\n
mempertimbangkan perluasan pelaku usaha jasa keuangan, digitalisasi produk dan
\natau layanan di sektor jasa keuangan, serta perkembangan industri jasa keuangan
\nyang makin kompleks dan dinamis.
\nPOJK Nomor 22 Tahun 2023 ini juga mempertegas kewenangan Otoritas Jasa
\nKeuangan dalam melakukan pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) dalam
\nmendesain, menyediakan informasi, menyampaikan informasi, memasarkan,
\nmembuat perjanjian, dan memberikan layanan atas produk dan\/atau layanan serta
\nmelakukan penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa. Pengawasan
\nPerilaku PUJK (Market Conduct) diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan
\nkepercayaan Konsumen kepada PUJK dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di
\nsektor jasa keuangan serta tetap memberikan peluang dan kesempatan untuk
\nperkembangan PUJK secara adil, efisien, dan transparan.
\n\u201cSejak berlakunya UU P2SK, PUJK semakin didorong untuk menjadi entitas usaha
\nyang sehat secara bisnis, dan menerapkan perilaku pelaku (market conduct) yang
\nbaik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Saya yakin, kedua hal tersebut tidak
\ndapat dipisahkan. Dengan menerapkan prinsip market conduct maka akan semakin
\nmendorong pertumbuhan bisnis yang sehat karena makin kuatnya kepercayaan
\nKonsumen,\u201d tegas Friderica.
\nSecara substansi, penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK ini antara lain:<\/p>\n
Penyesuaian cakupan PUJK dan prinsip pelindungan konsumen;
\nLarangan menerima sebagai konsumen dan\/atau bekerja sama dengan pihak
\nyang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin
\ndari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang;
\nHak dan kewajiban calon konsumen, konsumen dan PUJK serta larangan bagi
\nPUJK;
\nPencantuman biaya dan komisi\/imbalan kepada agen pemasaran\/perantara
\ndalam perjanjian;
\nMekanisme penagihan dan pengambilalihan\/penarikan agunan oleh PUJK
\nuntuk produk dan\/atau layanan kredit dan pembiayaan;
\nPenyesuaian jangka waktu layanan pengaduan bagi PUJK;
\nPelindungan data dan\/atau informasi dan kewajiban memastikan keamanan
\nsistem informasi dan ketahanan siber;
\nPengawasan perilaku PUJK (market conduct);
\nPenguatan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan, penyampaian informasi dan pemasaran pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI); pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang dikeluarkan oleh OJK;
\nserta penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan perdata.<\/p>\n
Dengan terbitnya POJK ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem
\nPelindungan Konsumen yang andal.(Herwan)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta,hariansatelit.com Otoritas Jasa Keuangan memperkuat upaya pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8296,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[111],"tags":[],"class_list":["post-8295","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8295","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8295"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8295\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8297,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8295\/revisions\/8297"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8296"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8295"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8295"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8295"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}