Bandar Lampung, hariansatelit.com<\/p>\n
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13\/4\/2026).<\/p>\n
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya forum perencanaan pembangunan daerah tersebut. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah pusat, forkopimda, serta kepala daerah se-Lampung.<\/p>\n
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Lampung harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Ia menyebut sebagian besar masyarakat Lampung masih bergantung pada sektor tersebut.<\/p>\n
“Sekitar sepertiga PDRB Lampung ditopang sektor pertanian, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya,” ujar Gubernur.<\/p>\n
Ia menjelaskan, luas lahan pertanian di Lampung mencapai sekitar 1,8 juta hektar dari total wilayah, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong mendominasi produksi.<\/p>\n
Namun, selama puluhan tahun, sistem ekonomi pertanian dinilai belum berpihak kepada petani. Harga komoditas yang fluktuatif serta rantai pasok yang panjang menyebabkan keuntungan petani relatif kecil.<\/p>\n
Gubernur mencontohkan, sebelum adanya intervensi kebijakan harga, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan.<\/p>\n
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas jagung dan singkong yang menjadi andalan Lampung. Bahkan, petani singkong sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sekitar Rp1 juta per bulan.<\/p>\n
Situasi ini berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan serta rendahnya kemampuan fiskal daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi terbatas karena bergantung pada daya beli masyarakat.<\/p>\n
Gubernur menyebut, rasio PAD di sejumlah daerah bahkan hanya berkisar 3 hingga 10 persen dari APBD. Hal ini turut memengaruhi kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.<\/p>\n
Menurut Gubernur, ketimpangan ekonomi antara desa dan kota juga semakin terlihat, di mana sebagian besar uang berputar di wilayah perkotaan.<\/p>\n
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat melalui kebijakan harga komoditas dinilai telah memberikan dampak signifikan. Harga gabah dan jagung kini dijaga pada level yang lebih menguntungkan petani.<\/p>\n
Gubernur mengungkapkan, kenaikan harga gabah hingga Rp6.500 per kilogram mampu meningkatkan pendapatan petani padi menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.<\/p>\n
Selain itu, ketersediaan pupuk yang lebih baik turut mendorong peningkatan produksi pertanian hingga sekitar 14 persen.<\/p>\n
Dampak positif tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah, termasuk penjualan kendaraan yang naik hingga 20 persen dalam beberapa bulan terakhir.<\/p>\n
Pemerintah Provinsi Lampung juga menyusun berbagai program turunan untuk memperkuat kebijakan nasional tersebut. Salah satunya melalui program pupuk organik cair di tingkat desa.<\/p>\n
Program ini ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027, dengan harapan mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 15 persen.<\/p>\n
Selain itu, pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas melalui penyediaan fasilitas pengering (dryer) di desa-desa.<\/p>\n
Gubernur menyebut, kebutuhan dryer di Lampung mencapai sekitar 500 unit untuk mengurangi distribusi bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah di tingkat petani.<\/p>\n
Dengan adanya fasilitas tersebut, komoditas seperti jagung tidak lagi dijual dalam kondisi basah, sehingga harga jual dapat meningkat signifikan.<\/p>\n
Program ini juga diharapkan mampu menekan biaya logistik serta mengurangi kerusakan infrastruktur akibat distribusi yang tidak efisien.<\/p>\n
Di sisi lain, pemerintah daerah turut memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan mobil training unit di desa-desa.<\/p>\n
Program tersebut bertujuan menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.<\/p>\n
Pemerintah juga membuka peluang kerja luar negeri melalui program vokasi migran, dengan target pengiriman ribuan tenaga kerja ke Jepang dalam beberapa tahun ke depan.<\/p>\n
Seluruh kebijakan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai target 8 persen sesuai arah pembangunan nasional.<\/p>\n
Gubernur menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjadi kunci utama dalam memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.<\/p>\n
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung.<\/p>\n
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya peran Musrenbang sebagai forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.<\/p>\n
Ia menyatakan Musrenbang tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum evaluasi capaian pembangunan dan penajaman kebijakan tahun ketiga RPJMD.<\/p>\n
Restuardy juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan keterpaduan perencanaan dan pendanaan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.<\/p>\n
Selain itu, ia menegaskan delapan klaster prioritas nasional harus menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD 2027.<\/p>\n
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN\/Bappenas Kurniawan Ariadi menyoroti pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.<\/p>\n
Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi nasional diarahkan mencapai 6,3 hingga 7,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju target 8 persen pada 2029.<\/p>\n
Menurutnya, pertumbuhan tersebut harus berkualitas dengan didukung peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan industri.<\/p>\n
Kurniawan juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah agar mampu menjawab tantangan seperti krisis pangan, energi, dan perubahan global.<\/p>\n
Di sisi legislatif, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan terdapat 483 usulan masyarakat yang dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran DPRD.<\/p>\n
Ia mengapresiasi sinergi perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten\/kota, namun menekankan perlunya pembahasan lebih intensif untuk menggali potensi daerah.<\/p>\n
Giri juga menyoroti pentingnya penyelesaian proyek strategis nasional, khususnya terkait irigasi Bendungan Way Sekampung dan Margatiga yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian.<\/p>\n
Menurutnya, persoalan irigasi masih menjadi kendala utama yang menyebabkan ketimpangan produksi, seperti banjir di musim hujan dan kekeringan saat kemarau.<\/p>\n
Ia berharap pemerintah pusat melalui Bappenas dapat memberi perhatian khusus terhadap penyelesaian infrastruktur tersebut.<\/p>\n
Secara keseluruhan, Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan antara pusat, daerah, dan legislatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung.<\/p>\n
Dengan sinergi tersebut, diharapkan kebijakan yang dirumuskan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi desa, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung. (Herwan)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Bandar Lampung, hariansatelit.com Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":31178,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-31177","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bandarlampung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31177","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31177"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31177\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31179,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31177\/revisions\/31179"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31178"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31177"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31177"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hariansatelit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31177"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}