Pemprov Lampung Ikuti Rapat Koordinasi Penyerapan Dana Dekonsentrasi Ketahanan Pangan Bersama Kemendagri
Pemprov Lampung Ikuti Rapat Koordinasi Penyerapan Dana Dekonsentrasi Ketahanan Pangan Bersama Kemendagri
Bandar Lampung,hariansatelit.com
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menghadiri rapat koordinasi penyerapan dana dekonsentrasi ketahanan pangan, melalui Virtual Meeting, bertempat di Ruang Video Conference lt.1 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (26/09/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov melaporkan progres serapan anggaran dana dekonsentrasi.
“Kami terus memonitor di Dinas Ketahanan Pangan seluruh program dan rencana kerja yang telah tersusun serta siap melaksanakan kelanjutan progres serapan sebanyak 98%,” ucapnya.
Adapun kegiatan yang akan dilakukan dan sudah berprogres yaitu bantuan program desa B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), termasuk memberikan bantuan bibit dan pekarangan Pemprov Lampung juga siap memfasilitasi warung B2SA, sehingga hasil dari tanaman pekarangan itu bisa di jualbelikan.
“Segera kami lakukan koordinasi penguatan cadangan pangan pemerintah melalui sosialisasi gerakan selamatkan pangan, gerakan pangan buah, promosi beras SPHP, pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan segar serta pasar pangan,” ujar Sekdaprov
Terkait dengan adanya inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beras, maka Pemerintah Provinsi Lampung sudah menyusun program untuk melakukan operasi pasar yang didukung dengan dana Belanja Tidak Terduga. Sehingga hal ini bisa turut menstabilkan harga pangan terutama harga beras.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Restuardy Daud, dalam paparannya mengutip perintah Presiden RI dalam antisipasi krisis pangan, pengendalian dan El-Nino.
“Saya telah memerintahkan kepada BUMN juga kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk : memperbanyak pasar-pasar murah di daerah, anggaran bantuan sembako ke masyarakat harus diperbanyak serta maksimalkan pemanfaatan anggaran, termasuk dana dekonsentrasi,”
Kegiatan dekonsentrasi secara umum yang dilakukan terkait dengan pemantapan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta ketersediaan akses konsumsi pangan yang berkualitas.
Pentingnya kegiatan ini untuk bersama mengantisipasi tidak hanya untuk 2023 tetapi sekaligus menjadi persiapan juga pada tahun yang akan datang. Dan dalam jangka pendek untuk konteks pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga di masyarakat, secara umum kegiatan ini juga sasaran nya adalah penguatan atau peningkatan ketahanan pangan.
Posisi per-25 September 2023 dilaporkan, realisasi baru sebesar 2,71% atau 3,78 milyar ini yang menjadi catatan khusus ada 16 daerah yang belum melakukan penyerapan dana ke kegiatan. Ada 5 daerah diluar 16 daerah yang telah disebutkan masih dibawah 2,079%.
“Sekda yang mewakili Gubernur dalam mengeluarkan DPP diharapkan untuk dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi, dukungan sarana dan prasarana penganggaran sudah disiapkan serta SDM pelaksana. Hal itu merupakan kunci terselenggaranya kegiatan dekonsentrasi.” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa juga memberikan masukan terhadap paparan yang telah di berikan oleh Dirjen Bangda RI.
Kondisi ketersediaan pangan yang cenderung naik membuat hal tersebut harus lebih diperhatikan dan dikendalikan, Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga mengharapkan Provinsi se-Indonesia termasuk Kabupaten/Kota harus memiliki strategi guna pengendalian harga. Salah satu hal yang paling mudah dilakukan ialah menggelar pasar pangan murah secara masif. (Adpim)